Detail Berita

Pertemuan Penguji Kendaraan Bermotor Seluruh Indonesia Tahun 2018 digelar di Jogjakarta

Yogyakarta (19/03) - Kementerian Perhubungan cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat menggelar Pertemuan Penguji Kendaraan Bermotor Seluruh Indonesia Tahun 2018 di Yogyakarta (19/03). Kegiatan yang bertema “Dengan kompetensi penguji kendaraan bermotor kita tingkatkan profesionalisme penguji dalam menghadapi tantangan perkembangan teknologi” ini dihadiri oleh 412 orang Penguji Kendaraan Bermotor dari seluruh Indonesia.

Direktur Sarana Perhubungan Darat Eddy Gunawan dalam sambutannya ketika membuka kegiatan tersebut mengatakan, “Kegiatan ini merupakan salah satu upaya pembinaan yang diberikan oleh pemerintah kepada para penguji kendaraan bermotor di seluruh Indonesia.” Eddy melanjutkan, “Diharapkan para penguji dari setiap daerah yang hadir, dapat mengetahui dan mengikuti perkembangan informasi terkini dalam hal penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor.”

Eddy mengisahkan, “Setiap kali ada kecelakaan, media dan masyarakat selalu menunjuk pada Kementerian Perhubungan, padahal frontliner pengujian kendaraan bermotor ada pada rekan-rekan penguji di daerah Kabupaten/ Kota.” Sesuai UU 23 Tahun 2014 kewenangan pengujian berkala kendaraan bermotor ada di pemerintah kabupaten/ kota. “Namun saat ini, komitmen dari pemerintah daerah Kabupaten/ Kota dalam menghadirkan pengujian berkala yang baik sesuai dengan ketentuan untuk menjamin kendaraan yang berkeselamatan, masih dipertanyakan!” Hal ini disebabkan karena sebagian daerah masih menganggap bahwa pengujian berkala diselenggarakan hanya berorientasi untuk mendapatkan retribusi PAD (Pendapatan Asli Daerah) dengan mengesampingkan esensi dari pengujian berkala itu sendiri. Sehingga membawa akibat hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor.

Eddy melanjutkan, “Saat ini pemerintah pusat sedang berupaya untuk terus mendorong keterlibatan bengkel APM atau swasta di daerah-daerah yang memiliki potensi namun memiliki keterbatasan anggaran untuk berinvestasi di bidang penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor”. Mekanisme yang dilakukan yakni melalui perjanjian kerjasama antara pemerintah daerah dengan bengkel APM atau swasta. Memang kewenangan penyelenggaraan pengujian berkala tetap ada pada pemerintah daerah kabupaten/kota, namun penyelenggaraan pengujian berkala yang dapat dilaksanakan pula oleh bengkel APM dan swasta. Harapannya melalui kerjasama ini tujuan dari penyelenggaraan pengujian berkala dapat tercapai dengan tidak menghilangkan fungsi atau peran dari pelayanan yang tetap dapat diberikan oleh pemerintah kabupaten/kota kepada masyarakat.

Kemudian bagi para penguji berkala kendaraan bermotor, Eddy berpesan, “Kompetensi sebagai penguji kendaraan bermotor yang telah dimiliki harus terus diasah kemampuannya.” Caranya adalah dengan selalu mengikuti perkembangan teknologi kendaraan bermotor agar tetap dapat melaksanakan tugas kesehariannya sebagai penguji secara profesional.

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat pada tahun 2017 telah melaksanakan kegiatan akreditasi unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor di indonesia. Tujuannya adalah sebagai bentuk pembinaan dari direktorat jenderal perhubungan darat kepada setiap unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor terhadap penyelenggaraan pengujian berkala yang telah memenuhi standar/persyaratan. “Dalam waktu dekat ini mudah-mudahan akan segera dikeluarkan keputusannya sebagai hasil dari kegiatan akreditasi tersebut,” kata Eddy. “Bagi daerah lain yang belum mengajukan dan/atau belum dilakukan verifikasi lapangan terkait permohonan akreditasi yang telah diajukan, masih ada kesempatan waktu untuk segera memenuhi persyaratannya,” lanjutnya.

Isu lainnya yang juga sedang hangat diperbincangkan adalah terkait PM 108 tahun 2017 tentang penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek, dimana terdapat kewajiban untuk melaksanakan pengujian berkala terhadap angkutan sewa khusus. Eddy mengatakan, “Untuk menyamakan persepsi, di forum ini saya sampaikan kepada rekan-rekan penguji kendaraan bermotor di daerah, mohon tetap berikan pelayanan uji berkala walaupun kendaraannya belum memiliki SRUT dengan syarat dimintakan surat keterangan/pernyataan bahwa SRUT kendaraan sedang dalam proses penyelesaian.” “Kecuali bagi kendaraan yang diproduksi mulai januari 2018 harus sudah dapat menunjukkan SRUT,” lanjut Eddy.

Kemudian terkait pemberian nomor uji bagi kendaraan tersebut dilaksanakan dengan metode emboss pada plat uji yang selanjutnya ditempelkan pada bagian ruang mesin, sampai menunggu tersedianya pembiayaan dan pengadaan untuk implementasi dengan menggunakan plat yang diemboss. “Karena itu saudara-saudara penguji kendaraan bermotor diharapkan telah mengetahui dan dapat mengimplementasikan kebijakan tersebut,” ujar Eddy.

Pada kesempatan yang sama, dalam laporannya, Kasubdit Uji Berkala Kendaraan Bermotor, Yusuf Nugroho menyampaikan bahwa melalui kegiatan ini dapat tersampaikan perkembangan informasi terkini yang terkait dengan Penyelenggaraan Pengujian Berkala di tingkat Kabupaten/Kota sehingga diperoleh keseragaman pelayanan dan proses pengujian berkala antara daerah yang satu dengan daerah yang lain.

Selama 2017, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat telah menyelenggarakan 14 kali uji kompetensi penguji kendaraan bermotor. Sebanyak 1377 sertifikat kompetensi telah diterbitkan, dari tahun 2017 hingga bulan Maret 2018.

Beberapa narasumber yang menjadi pembicara pada kegiatan tersebut antara lain dari Kementerian PANRB mengenai Kebijakan Jabatan Fungsional dalam Perspektif UU ASN dan PP Manajemen PNS; Direktorat Pembinaan Keselamatan terkait Upaya Peningkatan Keselamatan LLAJ; IPKBI (Ikatan Penguji Kendaraan Bermotor Indonesia) dengan materi tentang Kode Etik Pengujian Kendaraan Bermotor.(CAS/PTR/DW).

Sumber: hubdat.dephub.go.id

Share this post